Indikator
  • USD → IDR Jual: 13,338 • USD → IDR Beli: 13,352
  • EUR → IDR Jual: 14,126 • EUR → IDR Beli: 14,145
  • HKD → IDR Jual: 1,718 • HKD → IDR Beli: 1,720
  • JPY → IDR Jual: 117 • JPY → IDR Beli: 117
  • AUD → IDR Jual: 10,210 • AUD → IDR Beli: 10,226
  • SGD → IDR Jual: 9,371 • SGD → IDR Beli: 9,387
  • Emas Jual → 548,000 • Emas Beli → 523,000
  • Perak Jual → 10,900
  • Update Tanggal 07-03-2017

Disnakertrans Banyuwangi Dorong Pengesahan Raperda Perlindungan TKI, Ini Alasannya

Home / Peristiwa / Disnakertrans Banyuwangi Dorong Pengesahan Raperda Perlindungan TKI, Ini Alasannya
Disnakertrans Banyuwangi Dorong Pengesahan Raperda Perlindungan TKI, Ini Alasannya Kepala Disnakertrans Kabupaten Banyuwangi, Syaiful Alam Sudrajat usai rapat Pansus, Selasa (11/7/2017). (Foto: Hafil Ahmad/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banyuwangi, Jawa Timur, terus mendorong pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Banyuwangi.

Hal ini disampaikan Kepala Disnakertrans Banyuwangi, Syaiful Alam Sudrajat, usai mengikuti rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Raperda tersebut diruang Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

“Kenapa kita getol memperjuangkan pengesahan Raperda Perlindungan TKI Banyuwangi?, ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan maksimal terhadap calon TKI yang akan bekerja di luar negeri,” katanya, Selasa (11/7/2017).

Dijelaskan, saat Raperda disahkan, para calon TKI akan mendapatkan pelayanan satu pintu dan berbagai proses sebelum keberangkatan bisa dilakukan di Bumi Blambangan. Atau tidak perlu dilakukan di luar kota lagi.

Mulai Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI), Kantor Imigrasi dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan untuk pelayanan sarana kesehatan, akan diintegrasikan menjadi layanan satu pintu.

“Jadi sudah tidak perlu lagi calon TKI dari Banyuwangi mengurus administrasi di luar Kabupaten Banyuwangi,” tegas Alam yang juga Presidium Koprs Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Banyuwangi ini.

Selama ini, lanjutnya, cek kesehatan dilakukan di luar Kabupaten Banyuwangi.  Dalam perkembangannya, banyak terdapat TKI yang tiba-tiba sakit, padahal baru bekerja selama 3 sampai 6 bulan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya pelayanan yang kurang maksimal.

“Ketika nanti bisa dilakukan di RSUD Blambangan, kita dapat melakukan antisipasi terhadap warga calon TKI yang akan berangkat luar negeri,” katanya.

Alam berharap dengan disahkannya Raperda Perlindungan TKI Banyuwangi, para TKI asal Banyuwangi bisa lebih terlindungi. Lebih istimewa, dalam draft Raperda juga diatur adanya pendampingan purna TKI. Yakni sepulang dari perantauan diluar negeri, TKI akan didampingi untuk berwirausaha dengan modal yang telah didapat.
“Jika TKI sudah menjadi seorang usahawan, tidak mungkin dia kembali menjadi TKI lagi,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Komentar

Connect failed: No route to host

Terpopuler

Top
Wawanita.com satriamedia.com