Indikator
  • USD → IDR Jual: 13,338 • USD → IDR Beli: 13,352
  • EUR → IDR Jual: 14,126 • EUR → IDR Beli: 14,145
  • HKD → IDR Jual: 1,718 • HKD → IDR Beli: 1,720
  • JPY → IDR Jual: 117 • JPY → IDR Beli: 117
  • AUD → IDR Jual: 10,210 • AUD → IDR Beli: 10,226
  • SGD → IDR Jual: 9,371 • SGD → IDR Beli: 9,387
  • Emas Jual → 548,000 • Emas Beli → 523,000
  • Perak Jual → 10,900
  • Update Tanggal 07-03-2017

Alhamdulillah, Raperda Pilkades Telah Disahkan DPRD Banyuwangi

Home / Peristiwa / Alhamdulillah, Raperda Pilkades Telah Disahkan DPRD Banyuwangi
Alhamdulillah, Raperda Pilkades Telah Disahkan DPRD Banyuwangi Ketua DPRD Banyuwangi, Made Cahyana Negara. )Foto : Syamsul Arifin/ TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, Jawa Timur telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Raperda Pilkades tersebut disahkan bersama 2 Raperda lainya, dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Bupati Abdullah Azwar Anas, jajaran SKPD dan seluruh Kepala Desa di Banyuwangi, Rabu kemarin (17/5/2017). Sedang 2 Raperda lain adalah Raperda tentang Perlindungan Kaum Disabilitas Kabupaten Banyuwangi dan Raperda Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Ketua DPRD Banyuwangi, Made Cahyana Negara menuturkan, sebenarnya 3 Raperda tersebut telah tuntas dibahas pada tahun 2016 lalu. Namun sebelum disahkan, terlebih dahulu dilakukan proses fasilitasi atau verifikasi oleh Gubernur Jawa Timur.

“Setelah dilakukan fasilitasi tuntas, Raperda baru bisa disahkan sebagai produk hukum daerah,” katanya, Kamis (18/5/2017).

Lebih lanjut politisi PDI P ini menjelaskan, pengesahan Raperda tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sangat penting artinya. Perda ini akan menjadi payung hukum menyongsong digelarnya Pilkades serentak tahun 2017. Terlebih di Banyuwangi, ada lebih dari 50 desa yang bakal menggelar Pilkades.

Raperda yang baru disahkan ini juga merupakan revisi Perda Nomor 9 Tahun 2015. Pasal 15 dalam Perda Pilkades direvisi menyesuaikan keputusan Mahkamah Konstitusi, yang memperbolehkan calon Kades berasal dari luar desa penyelenggara.

Sedang Raperda tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah, masih kata Made, akan mengatur tentang kewajiban sekolah di Banyuwangi untuk menambah jam belajar pendidikan agama Islam, di luar jam belajar pendidikan umum. Dengan harapan, bisa membentuk akhlakul karimah dikalangan generasi muda.

“Raperda tentang Perlindungan Kaum Disabilitas, akan menjadi payung hukum daerah dalam memberikan fasilitas khusus kepada para penyandang cacat di berbagai ruang pelayanan publik,” ungkap pria yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI P Banyuwangi.

Made mengatakan, dengan Raperda tentang Perlindungan Kaum Disabilitas memastikan para penyandang cacat bisa mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah. Berbagai kantor milik Pemerintah atau fasilitas publik, nantinya harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang bisa membantu mereka yang berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pelayanan.

Misal harus menyiapkan kursi roda dan toilet yang harus dilengkapi dengan pegangan. Termasuk mengamanatkan kepada perusahaan milik pemerintah, agar menyerap tenaga kerja maksimal 2 persen serta 1 persen untuk swasta dari jumlah total karyawan yang ada. (*)

Berita Terkait

Komentar

Connect failed: No route to host

Terpopuler

Top
Wawanita.com satriamedia.com